Tahap - Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

Kurangi Konflik Dengan Majikan, TKI Akan Diasramakan

Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana menempatkan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) untuk tinggal di asrama. Konsep ini diharapkan bisa menjadi terobosan untuk menekan permasalahan TKI dengan majikan yang kerap terjadi akibat tinggal selama 24 jam penuh dengan keluarga majikan.

"Intinya, bentuk program ini adalah dari 'live in ke live out', alias TKI tidak lagi tinggal serumah dengan keluarga majikan," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (3/2/2012).

Kasus Nazar dan Century akan terus dipolitisasi

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie memperkirakan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan kasus Bank Century akan terus dipolitisasi sehingga menganggu Partai Demokrat.

"Eskalasi politik pada tahun 2012, Partai Demokrat berada pada posisi sulit karena kasus Nazaruddin dan Century yang akan terus menerus dipolitisasi. Semua ini sedikit banyak akan berdampak pada PD," demikian diakui oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie di Jakarta, Minggu.

Mantan Pimpinan KPK di BUMN Bebankan Negara

Kebiasaan pemerintah memberikan jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada para mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mubazir dan berpotensi membebani negara.

Kebiasaaan ini juga menunjukkan pemerintah yang represif dan meminimalisir pluralisme aktor. Demikian diutarakan pengamat politik LIPI, Siti Juhro saat dihubungi di Jakarta, Ahad (1/1).

"Ini kasusnya sama seperti orang partai diletakkan di Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya pergeseran jabatan dari satu institusi ke institusi lain seolah diadakan hanya untuk mengakomodasi orang-orang tertentu. Padahal banyak orang yang lebih kompeten untuk jabatan itu. Akibatnya tidak ada pluralisme aktor," ujarnya.